PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
INDONESIA
Tugas
Perekonomian Indonesia
(SOFTSKILL)
Disusun
oleh:
Nabilah Azizah
NPM:
24215888
Kelas:
1EB08
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Univesitas Gunadarma Depok
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
INDONESIA
Ø Masalah Sumber Daya Alam Struktur
Pengusaan Sumber Daya Alam
Permasalahan
pengelolaan sumberdaya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi
pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumberdaya alam
tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan
cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi.Dalam laporan
PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan
ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistemkawasan
pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air
tawar,ekosistem padang rumput dan ekosistem hutan.
Kerusakan-kerusakan
sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena
kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan
karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi
yang tidak berkelanjutan. Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung
utama bagikehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya
dengan kegiatanekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada
kecenderungan pengurasan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan
ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir
semua kawasan, baik terjadi dinegara-negara maju maupun negara berkembang atau
miskin.
Masalah-masalah
yang dihadapi dari terjadinya degradasi sumberdayaalam/lingkungan hidup,
ternyata dicirikan oleh sifat dari proses kerusakannya. Padaumumnya proses
tersebut berjalan relatif perlahan (lamban), namun dampaknya kebanyakan
bersifat kumulatif, sehingga pada suatu saat akan terjadi krisis yang
penanggulangannyamenjadi sulit atau sangat mahal untuk dilakukan. Sedangkan
sifat dari pembuat aktivitasyang memberikan dampak negatif yang berkaitan
dengan eksploitasi sumberdaya alam danlingkungan hidup pada umumnya merupakan
golongan masyarakat yang kuat baik secarasosial-politik maupun ekonomi, seperti
pengusaha pemegang konsesi hutan (HPH) atau penambangan dan indutriawan besar
(kaya) yang sering menimbulkan kerusakansumberdaya alam dan pencemaran
lingkungan hidup. Mereka itu pada umumnya merupakangolongan yang mempunyai
limpahan sumberdaya dan hak-hak (property right) yang sangatkuat dan
karenanya unggul dalam masyarakat dan mempunyai akses yang mudah
terhadapkekuasaan (power ). Tetapi sebaliknya, pihak-pihak yang menerima dampak
negatif (yang terkena dampak social cost ) adalah golongan masyarakat miskin
yang tidak mempunyai atau hak-haknya hanya sedikit dan sangat lemah. Sehingga
karenanya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan jelas mempunyai
dampak kepada pemerataan (distributive impacts). Dalam kebanyakan peristiwa
timbulnya masalah lingkungan hidup mengandung distribusi manfaat dan beban yang
tidak seimbang, yang pada umumnya keuntungannya hanya diraih oleh golongan yang
kuat, sedangkan bebantanggungannya kebanyakan harus dipikul oleh golongan
masyarakat lemah yang mayoritas miskin. Dengan demikian maka jelaslah bahwa
perbedaan hak-hak (entitlement ) yang sangat mencolok di antara berbagai
lapisan masyarakat menjadi salah satu penyebab pokok yangmendorong timbulnya
permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Oleh karenaitu setiap
kebijaksanaan yang dapat menuju kepada pemerataan hak-hak dan pendapatanserta
mengentaskan kemiskinan, secara tidak langsung akan mengarah kepada
perbaikansumber-sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Dengan
demikian, permasalahan dari terjadinya degradasi sumber-sumberdaya alam
sebagaimana yang terjadi di Indonesia atau di negara lain adalah karena terlalu
terpusatnyakewenangan/hak-hak kekuasaan dalam sistem pengelolaan
sumber-sumberdaya alam, baik sumberdaya itu berupa sumberdaya hutan, laut (ikan
dan kerang-kerang) maupun sumberdaya mineral, lahan, udara dan sumberdaya yang
bersifat public good lainnya. Sebagai misal, sebelum Republik Indonesia ini
lahir, penduduk asli di daerah-daerah secara lokal dengan warisan yang
diturunkan oleh nenek mereka mempunyai hak-hak (propertyright ) untuk memungut
atau memanfaatkan sumberdaya alam di sekitar lokasi tempattinggalnya (baik
sekitar hutan maupun perairan). Hak-hak ini dijamin sebagai hak-hak ulayat
(territorial use right ) yang meskipun tidak tertulis, hak-hak tersebut diakui
dan dihormati oleh masyarakat. Hak-hak ulayat ini sebenarnya secara lebih jelas
telah diakui danlebih rinci dalam UU Pokok Agraria tahun 1960. Tetapi
kelihatannya, karena kesalahaninterpretasi terhadap UUD 1945, terutama yang
menyangkut pasal 33 ayat 3, makakemudian penguasaan sumberdaya alam yang ada
pada masyarakat daerah diambil alih olehnegara (pemerintah pusat).
Penguasaan
negara atas sumberdaya alam ini oleh para penguasa pengambil keputusan di
departemen-departemen atau direktorat jendral yang bersangkutan,lalu
diterjemahkan dan diartikan sebagai penguasaan oleh pemerintah pusat,
sehinggaakhirnya merekalah yang merasa dan menganggap untuk mewakili negara.
Kejadian pengambilan hak-hak dari masyarakat, terutama dari masyarakat komunal
di daerah-daerah ini, oleh pejabat pemerintah pusat sebenarnya bukanlah khas
terjadi di Indonesia,melainkan juga terjadi dibeberapa negara lain seperti di
beberapa negara Asia. Sebagaiakibatnya, maka hak-hak masyarakat lokal untuk
memungut atau memanfaatkan sumberdaya alam yang bersangkutan menjadi hilang karena
hak-haknya diambil alih oleh para pejabat/penguasa pusat. Kesalahan
interpretasi tersebut sangat jelas terjadi denganlahirnya UU Pokok Kehutanan
No.5 tahun 1976 dan UU Pokok Perikanan No. 9, tahun 1985 yang sangat
mengabaikan hak-hak ulayat (territorial use right ) dan kepentingan penduduk
lokal yang diambil alih oleh penguasa di pusat. Padahal pihak yang
sangatmengetahui cara-cara pengelolaan sumberdaya alam lokal atau regional yang
mengarahkepada sistem yang berkelanjutan adalah penduduk lokal tersebut yang
didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan mereka yang telah diwarisi oleh
nenek moyang mereka dalamkurun waktu beratus tahun. Perhatian dan kecermatan
dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal didasarkan atas
kepentingan mereka sendiri, karena sumberdaya tersebut telah menjadi sumber
pendapatan untuk mendukung kehidupannya. Sebaliknya para penguasa di pusat
sebenarnya lupa, bahwa pemanfaatan sumberdaya alam yang sesuaidengan pasal 33
itu, juga ditujukan: “..............,untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”,
termasuk rakyat masyarakat komunal lokal untuk memungut dan memanfaatkan
sumber-sumberdaya alam disekitar lokasi tempat tinggalnya. Tetapi ironinya
setelah pemerintahan Orde Baru, justru Ditjen/Departemen Kehutanan dan Direktorat
Jendral Perikanan bersama Dewan Perwakilan Rakyat, telah menyetujui dan
mengesahkan sebagai undang-undang,dengan lahir dan berlakunya UU Pokok
Kehutanan No. 5, tahun 1976 dan UU Pokok Perikanan No. 9, tahun 1985 di atas;
yang kelihatannya lebih mengantisipasi kehadiran parainvestor besar untuk
mengeksploitasi sumberdaya alam yang banyak merusak, dari padamemberikan
manfaat sumberdaya tersebut kepada rakyat setempat yang memerlukannyasebagai
sumber pendapatan dan dukungan kehidupannya. Sebagai akibat dari tidak
dihormatinya hak-hak ulayat masyarakat komunal tersebut (oleh pemerintah), maka
hak-hak mereka menjadi tidak menentu (uncertain property right ) yang pada
dasarnya akan mengarah kepada terjadinya kerusakan sumberdaya hutan maupun
sumberdaya perairan danlaut di wilayah kepulauan Nusantara. Di lain pihak,
penguasaan dan pengelolaansumberdaya alam yang lokasinya tersebar sangat luas
di seluruh wilayah Nusantara ini,maka sangat sulitlah untuk melaksanakan
pengendaliannya, karena biaya-biaya transaksi(biaya pemantauan, enforcement )
dari klaim (claim) negara atas sumberdaya alam tersebut sangat mahal, sehingga
dalam prakteknya tidak mungkin dapat diwujudkan.
Ø Kebijakan Sumber Daya Alam Struktur
Penguasaan Sumber Daya Alam
Kebijakan
Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai dengan Undang-undang 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai DaerahOtonom, dalam
bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transferotoritas
dari pemerintah pusat kepada daerah:
- Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Dapat dikatakan bahwa
konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25Tahun 2000,
Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka
kebijakannasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS
merumuskan programyang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup. Program itumencakup :
- Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk
memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan
produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi
dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi.Sasaran yang ingin
dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya
informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur
data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh
masyarakat luas di setiap daerah.
- Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SumberDaya Alam.
Tujuan dari program ini adalah
menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestariansumberdaya alam dan lingkungan
hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam
program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung
kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran
lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi
dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali
dan eksploitatif
- Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran LingkunganHidup.
Tujuan program ini adalah
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang
rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan
industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya
kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas
lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan
yang ditetapkan.
- Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber DayaAlam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk
mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan
kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan
sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif
dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan
bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung
oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan
hukum secara adil dan konsisten.
- Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam danPelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Tujuan dari program ini adalah
untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak- pihak yang berkepentingan
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak
proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,
perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.
Ø DOMINASI
SDA DI INDONESIA
Sumber daya alam terbagi dua, yaitu
SDA yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) dan yang dapat diperbaharui
(renewable). Keanekaragaman hayati termasuk didalam sumber daya alam yang dapat
diperbaharui. Potensi sumber daya alam hayati tersebut bervariasi, tergantung
dari letak suatu kawasan dan kondisinya. Pengertian istilah sumber daya alam
hayati cukup luas, yakni mencakup sumber daya alam hayati, tumbuhan, hewan,
bentang alam (landscape). Indonesia memiliki keanekaragaman sumberdaya alam
hayati yang berlimpah ruah sehingga dikenal sebagai negara MEGABIODIVERSITY.
Keanekaragaman hayatinya terbanyak kedua diseluruh dunia.
Wilayah hutan tropisnya terluas
ketiga di dunia dengan cadangan minyak, gas alam, emas, tembaga dan mineral
lainnya. Terumbu karang dan kehidupan laut memperkaya ke-17.000 pulaunya. Lebih
dari itu, Indoensia memiliki tanah dan dan area lautan yang luas, dan kaya
dengan berjenis-jenis ekologi. Menempati hampir 1.3 persen dari wilayah bumi,
mempunyai kira-kira 10 persen jenis tanaman dan bunga yang ada di dunia, 12
persen jenis binatang menyusui, 17 persen jenis burung, 25 persen jenis ikan,
dan 10 persen sisa area hutang tropis, yang kedua setelah Brazil (world Bank
1994). Walaupun demikian persoalan tentang pengelolaan sumber daya alam hanya
mendapat perhatian sedikit dari para pengambil kebijakan.
Kepulauan Indonesia yang terdiri
atas 17,000 pulau, merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna dari dua tipe
yang berbeda asal usulnya. Bagian barat merupakan kawasan Indo-Malayan, sedang
bagian timur termasuk kawasan Pacifik dan Australia. Meski daratannya hanya
mencakup 1,3 persen dari seluruh daratan di bumi, Indonesia memiliki hidupan
liar flora dan fauna yang spektakuler dan unik. Indonesia juga memiliki
keanekaragaman hayati yang mengagumkan: sepuluh persen dari spesies berbunga
yang ada didunia, 12 persen dari spesies mamalia dunia, 16 persen dari seluruh
spesies reptil dan amphibi, 17 persen dari seluruh spesies burung, dan 25
persen dari semua spesies ikan yang sudah dikenal manusia.
Indonesia adalah negara dengan kekayaan
alam yang sangat besar. Menyimpan banyak sumber mineral, energy, perkebunan ,
hasil hutan dan hasil laut yang melimpah. Saat ini Indonesia berada pada
peringkat 6 dalam hal cadangan emas, nomor 5 dalam produksi tembaga, berada
pada urutan 5 dalam produksi bauksit, penghasil timah terbesar di dunia setelah
Cina, produsen nikel terbesar ke dua di dunia. Tambang Grasberg Papua adalah
tambang terbesar di dunia. Kesimpulannya negara ini berada dalam urutan teratas
dalam hal raw material.
Negara ini adalah produsen sumber
energi terbesar. Berada pada urutan nomor 2 eksportir batubara di dunia setelah
Australia, eksportir gas alam bersih LNG terbesar di dunia, seperempatnya
dikirim ke Singapura. Eksportir terbesar gas alam cair setelah Qatar dan
Malaysia. Dalam hal komoditi perkebunan Indonesia berada pada nomor 1 dalam
produksi CPO, produsen karet terbesar di dunia, berada dalam urutan 3 dalam hal
produksi kakao, merupakan produsen kopi terbesar di dunia bersama Vietnam dan
Brasil
1. Sejarah
Investasi dalam rangka memburu bahan
mentah telah berlangsung sejak lama, sejak era kolonialisme Eropa tahun
1600-an. Seiring pejalanan waktu investasi luar negeri tersebut semakin meluas
dan intensif. Hingga tahun 1870-an kekuasaan Kolonial Belanda hanya meliputi
Jawa dan Sumatra. Wilayah-wilayah lain hanyalah kekuasaan yang sifatnya
administratif belaka. Namun sekarang dominasi modal asing telah meliputi
seluruh wilayah Nusantara hingga ke pulau terluar dan pulau-pulau kecil jatuh
ke tangan modal asing.
Pengurasan sumber daya alam pada era
kolonial hanya meliputi hasil perkebunan, timah, sedikit sumber migas, namun
saat ini pengerukan yang dilakukan kapitalisme asing telah meliputi seluruh
sector, tambang, minyak, gas, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertanian,
perbankan, keuangan dan perdagangan. Bahan mentah utama yang diburu adalah
minyak, gas, mineral, batubara, hasil perkebunan dan hasil hutan.
Corak Investasi di Indonesia saat
ini bercirikan investasi kolonial, dengan tiga ciri utama yaitu ; Pertama,
investasi menguasai tanah dalam skala yang sangat luas. Kedua, Investasi hanya
berorientasi mencari raw material untuk kebutuhan industri di negara negara
maju. Ketiga, seluruh keuntungan atas investasi dilarikan ke luar negeri dan
ditempatkan di lembaga keuangan negara negara maju.
2. Kondisi Objektif
Mineral dan Batubara : Sejauh ini
jumlah izin usaha pertambangan mencapai 10.566 izin. Dari total izin itu,
sebanyak 5.940 izin di antaranya bermasalah atau non clean and clear, yang
terdiri atas 3.988 izin usaha pertambangan operasi dan produksi mineral serta
1.952 IUP operasi dan produksi batubara.
Minyak dan Gas : Sebanyak sejak 2002
hingga 2011, terdapat 287 wilayah kerja migas yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Data BP Migas tahun 2007 wilayah kerja migas hanya 169 unit, 200
unit wilayah kerja migas pada 2008. Selanjutnya, bertambah lagi menjadi 228
pada 2009 dan 245 pada 2010.
Kehutanan : Jumlah pemegang izin hak
penguasaan hutan (HPH) saja sampai dengan kuartal III/2011 mencapai 22,9 juta
hektare dengan jumlah pengusaha pemegang izin sebanyak 286 unit. Kini HPH
disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam.
Pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) sampai dengan kuartal III/2011
sebanyak 244 unit dengan luas 9,9 juta ha. Sejak 2010 sampai dengan saat ini,
terdapat permohonan izin HTI sebanyak 315 unit dengan luas 18,0 juta ha.
3. Dominasi Asing
Total luas tanah/lahan di Indonesia
dibawah penguasaan perusahaan-perusahaan besar. Sekitar 42 juta hektar untuk
pertambangan mineral dan batubara, 95 juta hektar untuk minyak dan gas, 32 juta
hektar untuk kehutanan, 9 juta hektar untuk perkebunan sawit. Luas keseluruhan
mencapai 178 juta hektar. Sebagian besar lahan dikontrol oleh perusahaan asing.
Padahal luas daratan Indonesia 195 juta hentar.
Investasi di Indonesia didominasi
oleh perusahaan asing. Sedikitnya 95% kegiatan investasi mineral dikuasai dua
perusahaan AS yaitu PT Freeport Mc Moran, dan PT Newmont Corporation. Sebanyak
85% ekplotasi minyak dan gas dikuasasi oleh asing, 48% migas dikuasai Chevron.
Sebanyak 75-80% ekploitasi batubara dikuasai perusahaan asing. 65%-70 %
perkebunan dikuasai asing. Sebanyak 65% perbankkan dikuasai asing.
Sebanyak 100 persen mineral
diekspor, 85 persen gas diekspor, 75 persen hasil perkebunan diekspor, untuk
kebutuhan industri negara-negara maju.
4. Pengambil-alihan Teritorial
Di Nusa Tenggara Barat PT. Newmont
Nusa Tenggara menguasai 50 persen wilayah NTB dengan luas kontrak seluas 1,27
juta hektar. Di Pulau Sumbawa salah satu wilayah NTB Newmont menguasai 770 ribu
hektar, setara dengan 50 persen lebih luas wilayah daratan pulau sumbawa seluas
1,4 juta hektar. Sementara para bupati/walikota di tiga 5 kabupaten/kota di
Pulau Sumbawa terus memberi ijin tambang diatas lahan-lahan yang tersisa. Saat
ini lebih dari 150 Izin Usaha Pertambangan yg beroperasi di NTB baik yang
sedang melakukan eksplorasi maupun produksi.
Di Papua, Kontrak Karya (KK)
Freeport seluas 2,6 juta hektar, HPH 15 juta Hektar, HTI 1,5 juta hektar,
Perkebunan 5,4 juta hektar, setara dengan 57 persen luas daratan Papua. Belum
termasuk kontak migas yang jumlahnya sangat besar, sehingga diperkirakan Papau
telah habis dibagi kepada ratusan perusahaan raksasa.
Kalimantan Timur diperkirakan
seluruh wilayah daratannya seluas 19,8 juta hektar telah dibagi-bagikan kepada
modal besar. Ijin tambang mineral dan batubara 5 juta ha, Perkebunan 2,4 juta
hektar, ijin hutan HPH, HTI, HTR dan lainnya mencapai 9,7 juta (data MP3EI),
belum termasuk kontrak migas, dimana Kaltim adalah salah satu kontributor
terbesar pendapatan migas negara.
Di Madura, luas kontrak migas sudah
melebihi luas pulau madura sendiri, yang diserahkan pemerintah kepada Petronas,
Huski Oil, Santos, dan perusahaan asing lainnya.
5. Regulasi Nasional
Pemerintah juga telah mengesahkan UU
No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. UU ini merupakan adopsi prinsip dasar
dari WTO, BIT, dan FTAs. UU ini sejalan dengan kepentingan perusahaan
multinasional.
Dibawah UU ini pemerintah telah
mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai strategi untuk membuka
semua sektor ekonomi strategis bagi Investasi asing, mulai dari air, energy,
pangan, keuangan.
Selain itu pemerintah telah
melahirkan berbagai UU dalam rangka memfasilitasi investasi luar negeri yaitu
UU Bank Indonesia, UU perbankan, Migas, UU Minerba, UU sumber daya air, UU
kehutanan. Keseluruhan UU tersebut ditujukan dalam rangka memfasilitasi
investasi asing seluruh sektor stratgis di Indonesia.
Proses pembuatan UU Penanaman Modal,
Daftar Negtif Investasi (DNI) dilakukan dibawah perintah IMF, World Bank dan
Asian Development Bank. Semua UU yang berkaitan dengan investasi dan
perdagangan di Indonesia dibuat diatas perintah dari institusi keuangan global
dan negara-negara maju.
Dominasi Swasta Pada Pengelolaan
Sumberdaya Alam Indonesia Di Indonesia terdapat dua kategori badan usaha yaitu
badan usaha milik negara dan badan usaha swasta. Kedua badan usaha tersbut
sama-sama mengelola sumber daya alam Indonseia. Pada sektor hutan, Indonesia
memiliki PT Perkebunan Nusantara dan 274 perusahaan pemegang HPH dengan arela
seluas 20.899.673 ha.
Sedangkan perusahaan kehutanan
yang masuk dalam BUMN hanya tiga yaitu Perum Perhutani, PT Perkebunan
Nusantara, dan PT Inhutani. Pada sektor air, di Indonesia terdapat satu
perusahaan yakni Perum Jasa Tirta yang salah satu bidang usahanya adalah
menyediakan air baku, sedang perusaah air (air minum) di Indonesia terdapat 50
perusahaan air minum dalam kemasan. Pada sektor migas hanya terdapat satu
perusaahaan negara yaitu Pertamina, sedang jumlah perusahaan migas swasta
berjumlah 41. Aset pertamina hanya sekitar 22.244 barel pada tahun 2012, sedang
aset perusahaan swasta mencapai 710.190 barel.
Hampir seluruh
sektor mineral batubara yang ada di Indonesia dikelola oleh badan usaha swasta,
seperti PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Newmont Minahasa
Raya dan lain sebagainya.Berdasarkan data-data di atas, maka dapatlah diketahui
bahwasanya pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia lebih cenderung dilakukan
oleh badan usaha swasta daripada badan usaha milik negara. Sehingga
tujuan pencapaian kemakmuran rakyat dari hasil pengelolaan sumberdaya alam
agaknya sulit tercapai, sebab pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah didominasi
oleh badan usaha swasta yang kontribusinya terhadap bangsa Indonesia bisa
dikatakan hanya sebatas membayar pajak dan iuran bukan pajak.
DAFTAR PUSTAKA
http://meytawhitneyam.blogspot.co.id/2015/04/kebijakan-sumber-daya-alam-struktur.html
http://denandardede.blogspot.co.id/2015/05/dominasi-sda-di-indonesia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar