PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA
Tugas Perekonomian Indonesia
(SOFTSKILL)
Disusun
oleh:
Nabilah Azizah
NPM:
24215888
Kelas:
1EB08
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Gunadarma Depok
PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA
Pengertian
Koperasi
Koperasi
berasal dari kata “cooperation” yang artinya kerjasama. Pengertian
koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu: “Badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Sejarah singkat perkembangan koperasi di Indonesia
Patih
purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit untuk
membantu para rakyat yang terlilit hutang. Lalu pada tahun 1908, perkumpulan
Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan
dengan mendirikan koperasi rumah tangga, yang dipelopori oleh Dr.Sutomo dan
Gunawan Mangunkusumo.
Setelah Budi
Utomo sekitar tahun 1911, Serikat Dagang Islam (SDI) dipimpin oleh H.Samanhudi
dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan cita-cita toko koperasi (sejenis
waserda KUD), hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang politik
pemerintah kolonial belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan
para pedagang asing. namun pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk oleh Budi
Utomo maupun SDI tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan, hal ini karena
lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha, kejujuran dan
kurangnya penelitian tentang bentuk koperasi yang cocok diterapkan di
Indonesia. Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementrian
Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.Margono
Djojohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan
Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia
sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit
yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan.
Faktor yang mendukung koperasi di Indonesia
Selama ini
koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor
primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi
penduduk Indonesia.
Bahkan koperasi
secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani
langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit
BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai
pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul
beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan
dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam
pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di
Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian
(Sharma, 1992).
Koperasi selain sebagai organisasi
ekonomi juga merupakan organisasi pendidikan dan pada awalnya koperasi maju
ditopang oleh tingkat pendidikan anggota yang memudahkan lahirnya kesadaran dan
tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi dan tumbuhnya kontrol sosial yang
menjadi syarat berlangsungnya pengawasan oleh anggota koperasi. Oleh karena itu
kemajuan koperasi juga didasari oleh tingkat perkembangan pendidikan dari
masyarakat dimana diperlukan koperasi. Pada saat ini masalah pendidikan bukan
lagi hambatan karena rata-rata pendidikan penduduk dimana telah meningkat.
Bahkan teknologi informasi telah turut mendidik masyarakat, meskipun juga ada
dampak negatifnya.
Secara historis pengembangan
koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program
pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke
luar dari kungkungan pengalaman tersebut. Jika semula ketergantungan terhadap
captive market program menjadi sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah
peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha.
Loyd (2001)
menegaskan bahwa koperasi-koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat mereka
menjadi unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat
banyak faktor multi termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan
masyarakat yang membuat perubahan selera pembeli, penemuan-penemuan material
baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, baik kualitasnya, tahan
lama, dan makin banyaknya pesaing-pesaing baru dalam skala yang lebih besar.
Dalam
menghadapi perubahan-perubahan tersebut faktor-faktor kunci yang menentukan
keberhasilan koperasi adalah:
- Posisi pasar yang kuat (antara lain
dengan mengeksploitasikan kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong
integrasi konsumen).
- Pengetahuan yang unik mengenai produk
atau proses produksi.
- Sangat memahami rantai produksi dari
produk bersangkutan.
- Menerapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa
merespons secara tepat dan cepat setiap perubahan pasar.
- Terlibat
aktif dalam produk-produk yang mempunyai tren-tren yang meningkat atau
prospek-prospek masa depan yang bagus (jadi mengembangkan kesempatan yang
sangat tepat).
Kegiatan
koperasi sesuai ilmu ekonomi dengan dua alasan utama:
-
Mengingat tujuan utama seseorang
menjadi anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, maka motif
ekonomi lebih menonjol daripada motif non-ekonomi. Oleh karena itu, dengan
sendirinya motif utama mendirikan koperasi adalah ekonomi;
-
Dasar pemikiran ilmu ekonomi
berusaha dengan biaya seminimal mungkin menghasilkan profit sebanyak mungkin.
Faktor-faktor yang menghambat koperasi
di Indonesia
Salah satu
kendala utama yang dihadapi pertumbuhan koperasi adalah rendahnya tingkat kecerdasan dan
kesadaran masyarakat Indonesia terhadap koperasi, dan banyak partai politik yang memanfaatkan koperasi untuk meluaskan
pengaruhnya. Koperasi di Indonesia masih sangat lemah. Tidak ada perkembangan
yang cukup tinggi. Boleh dikatakan koperasi di Indonesia berjalan di tempat.
Ada beberapa hambatan eksternal utama yang dapat
mempengaruhi perkembangan koperasi , yakni sebagai berikut :
1.
Keterlibatan pemerintah yang
berlebihan (yang sering kali karena desakan pihak donor).
2.
Terlalu banyak yang diharapkan dari
koperasi atau terlalu banyak fungsi yang dibebankan kepada koperasi melebihi
fungsi atau tujuan koperasi sebenarnya.
3. Kondisi yang tidak kondusif, seperti
distorsi pasar, kebijakan ekonomi seperti misalnya kebijakan proteksi yang
anti-pertanian, dan sebagainya.
4. Kurangnya kerjasama pada bidang
ekonomi dari masyarakat kota sehingga koperasi semakin terkucilkan
Sedangkan, hambatan internal adalah :
1. Termasuk keterbatasan anggota atau
partisipasi anggota
2. Kinerja anggotanya yang kurang
berkompeten
3. Isu-isu structural
4. Perbedaan antara kepentingan
individu dan kolektif
5. Lemahnya manajemen koperasi
6. Rendahnya tingkat kecerdasan rakyat
Indonesia
7. Kurangnya dedikasi pengurus terhadap
kelangsungan hidup koperasi
8. Kurangnya Modal Kerja
Kesimpulan
Koperasi adalah
jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Keanggotaan
koperasi terdiri dari perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi
anggota koperasi. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi
anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.
Salah satu
kendala utama yang dihadapi koperasi adalah banyak partai politik yang
memanfaatkan koperasi untuk meluaskan pengaruhnya. Dan juga karena
hambatan-hambatan yang di alami Indonesia di antaranya kesadaran masyarakat terhadap
koperasi yang masih sangat rendah.
Saran
Untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan
timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari
anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan
datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen
yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi.
DAFTAR PUSAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar